FAKTANASIONAL.NET – Pada saat harga minyak dunia menembus US$100 per barel, pertanyaan yang relevam bukan sekadar apakah APBN aman atau tidak, melainkan seberapa besar penyesuaian yang harus dilakukan pemerintah agar APBN tetap terlihat aman di tengah lonjakan harga energi global.
APBN pada dasarnya disusun berdasarkan asumsi makro tertentu, termasuk asumsi harga minyak. Jika asumsi harga minyak berada di kisaran sekitar US$70 per barel, maka lonjakan hingga US$100 berarti terdapat selisih sekitar US$30 dari asumsi awal.
Dalam berbagai simulasi fiskal, setiap kenaikan US$1 harga minyak berpotensi menambah beban APBN sekitar Rp10 triliun. Dengan selisih US$30, tekanan tambahan terhadap APBN secara kasar dapat mencapai sekitar Rp300 triliun.
Untuk menjaga agar APBN tetap tampak stabil, pemerintah sebenarnya hanya memiliki beberapa instrumen kebijakan.
Baca Juga: SPR 90 Lebih Murah dari MBG, Tapi Mengapa Tak Jadi Prioritas?
Pertama, menahan subsidi dengan menaikkan harga BBM. Jika pemerintah menaikkan harga BBM atau memperketat subsidi, beban APBN bisa ditekan puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Namun konsekuensinya adalah inflasi meningkat dan daya beli masyarakat turun. Secara politik, ini sering menjadi opsi paling sensitif.
Kedua, memotong belanja negara. Pemerintah bisa menunda proyek infrastruktur, mengurangi belanja kementerian, atau menahan program baru. Jika tekanan mencapai Rp300 triliun, pemangkasan belanja bisa berada di kisaran Rp100–200 triliun untuk menjaga defisit tetap terkendali.
