Oleh Ir. R HAIDAR ALWI (Pemikir Bangsa/Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni ITB)
SETIAP tahun pemerintah menyampaikan keyakinan bahwa APBN cukup tangguh menghadapi gejolak global.
Narasi ini selalu diiringi dengan penjelasan tentang fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang terjaga, dan pengalaman pemerintah dalam menghadapi berbagai krisis.
Namun di balik klaim ketangguhan tersebut, terdapat satu komponen penting yang sering luput dari perhatian publik: asumsi harga minyak dalam APBN.
Asumsi ini dikenal sebagai Indonesian Crude Price (ICP). Di atas kertas, angka ICP hanyalah salah satu parameter makro dalam penyusunan anggaran negara. Tetapi dalam praktiknya, ICP memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas fiskal Indonesia.
Ketika harga minyak meleset jauh dari asumsi APBN, efeknya dapat menjalar ke subsidi energi, defisit anggaran, hingga ruang belanja negara.
Masalahnya, asumsi harga minyak dalam APBN sering kali terlihat terlalu optimis. Ketika anggaran disusun, harga minyak diasumsikan berada pada level yang relatif moderat.
Asumsi ini mungkin masih masuk akal dalam kondisi ekonomi global yang stabil. Namun dunia energi saat ini tidak lagi bergerak dalam pola yang stabil dan dapat diprediksi.
Pasar minyak global semakin ditentukan oleh geopolitik. Konflik di Timur Tengah, ketegangan di kawasan Teluk Persia, hingga persaingan antarnegara produsen energi dapat mengubah harga minyak secara drastis dalam waktu singkat.
Dalam kondisi seperti ini, model ekonomi yang digunakan untuk memproyeksikan harga minyak sering kali tertinggal dari realitas yang bergerak jauh lebih cepat.
Di sinilah masalahnya. Ketika asumsi harga minyak dalam APBN terlalu rendah, tekanan fiskal sebenarnya tidak hilang—tapi hanya tertunda. Pada awal tahun anggaran, subsidi energi terlihat terkendali karena dihitung berdasarkan harga minyak yang lebih rendah.
Tetapi ketika harga minyak global melonjak, selisih harga tersebut harus ditanggung oleh negara melalui subsidi dan kompensasi energi yang semakin besar.
Akibatnya, APBN yang terlihat stabil di awal tahun dapat berubah menjadi jauh lebih rapuh ketika realitas pasar energi mulai menyimpang dari asumsi yang digunakan dalam anggaran.
