FAKTANASIONAL.NET – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap pembenahan besar setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi tata kelola, data penerima manfaat, hingga operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Perubahan tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BGN Sudaryono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.
Pada Jumat (28/8/2026) pukul 10.00 WIB, Sudaryono tiba di kantor Purbaya bersama rombongan pejabat BGN. “Ini intinya kita ingin sinkronisasi semualah, saya kira ini kolaborasi,” kata Sudaryono. Dikutip dari CNBC Indonesia pada 31 Agustus 2026.
BGN telah menetapkan 27.022 SPPG dari total 27.485 unit yang terdaftar. Sebanyak 463 SPPG sementara disuspensi karena profil tidak lengkap dan persoalan administratif lainnya.
Hasil verifikasi menemukan tujuh SPPG bermasalah, termasuk dapur yang sudah lama tidak beroperasi dan lokasi dapur yang tidak ditemukan. Ketujuh unit tersebut kemudian dicoret secara permanen dari pelaksana MBG.
BGN juga menyisir sekolah penerima. Sekitar 80 sekolah swasta elit dikeluarkan karena dinilai tidak membutuhkan bantuan tersebut. Sekolah berasrama dan pesantren yang telah memiliki sistem pemenuhan makanan sendiri juga dikecualikan.
“Yang tahun ini kita lagi sisir, ada pengurangan sekitar 6 jutaan, 6 juta penerima manfaat,” ungkap Sudaryono.
