Perombakan Besar MBG Dimulai, 7 SPPG Dicoret dan 6 Juta Penerima Dikurangi
FAKTANASIONAL.NET - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap pembenahan besar setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi tata kelola, data penerima manfaat, hingga operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Perubahan tersebut d…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap pembenahan besar setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi tata kelola, data penerima manfaat, hingga operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Perubahan tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BGN Sudaryono dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.
Pada Jumat (28/8/2026) pukul 10.00 WIB, Sudaryono tiba di kantor Purbaya bersama rombongan pejabat BGN. “Ini intinya kita ingin sinkronisasi semualah, saya kira ini kolaborasi,” kata Sudaryono. Dikutip dari CNBC Indonesia pada 31 Agustus 2026.
BGN telah menetapkan 27.022 SPPG dari total 27.485 unit yang terdaftar. Sebanyak 463 SPPG sementara disuspensi karena profil tidak lengkap dan persoalan administratif lainnya.
Hasil verifikasi menemukan tujuh SPPG bermasalah, termasuk dapur yang sudah lama tidak beroperasi dan lokasi dapur yang tidak ditemukan. Ketujuh unit tersebut kemudian dicoret secara permanen dari pelaksana MBG.
BGN juga menyisir sekolah penerima. Sekitar 80 sekolah swasta elit dikeluarkan karena dinilai tidak membutuhkan bantuan tersebut. Sekolah berasrama dan pesantren yang telah memiliki sistem pemenuhan makanan sendiri juga dikecualikan.
“Yang tahun ini kita lagi sisir, ada pengurangan sekitar 6 jutaan, 6 juta penerima manfaat,” ungkap Sudaryono.
MBG Prioritaskan Wilayah 3T Tanpa Tambahan Anggaran
BGN menyiapkan sekitar 2.700 dapur untuk wilayah 3T, pesantren, serta daerah di luar Jawa. Aktivasi dapur akan dilakukan bertahap mulai September.
Dari sekitar 13.000 dapur yang masih mengantre aktivasi, BGN akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dapur yang belum siap atau hanya berupa titik lokasi akan dikeluarkan dari daftar aktivasi.
Sudaryono memastikan ekspansi tersebut tidak membutuhkan tambahan anggaran pada 2026. “Insyaallah tidak perlu penambahan anggaran,” kata dia.
Sementara itu, skema insentif SPPG Rp6 juta per hari juga akan diubah agar lebih tepat sasaran. Purbaya mengatakan, “Dia bilang akan diubah supaya lebih tepat sasaran.”
Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki efektivitas dan akurasi pelaksanaan MBG.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.