Andreas mengingatkan bahwa perlindungan terhadap pembela HAM sudah diatur secara konstitusional dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.
Ia menyindir kapasitas aparat jika gagal mengungkap pelaku serangan pengecut ini. Menurutnya, negara harus hadir memberikan rasa aman bagi warga negara yang bersuara kritis, dilansir pada 14 Maret 2026.
DPR mendesak kepolisian segera membeberkan motif di balik penyerangan tersebut agar tidak tercipta iklim ketakutan dalam ruang publik yang demokratis.[dit]
“Jadi bagaimana kesiapan, kemudian kesiapan logistik, kesiapan pasukan, dan lain-lain sebagainya. Karenanya pemerintah, stakeholder, harus bisa menjamin, mengevaluasi apakah keselamatan tersebut kemudian perlu dilengkapi, disiapkan, atau kemudian mengevaluasi,” ujarnya. Langkah…
“Hadiah May Day Hari Kartini,” tambah Dasco singkat terkait signifikansi waktu pengesahan tersebut. Agenda Lainnya Selain pengesahan undang-undang, rapat paripurna kali ini juga mengagendakan: Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)…
“Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara seperti Inggris melalui Independent Office for Police Conduct atau Australia dengan Law Enforcement Conduct Commission, mereka memiliki kewenangan investigatif yang jauh lebih kuat,” kata…
“Ketika tidak viral, bagaimana penanganannya? Itu yang kami dalami, termasuk perlindungan korban dan sanksi bagi pelaku,” jelas Lalu. Lebih lanjut, DPR mencatat bahwa pelaku kekerasan di kampus tidak hanya melibatkan…
