-
Akurasi Data Penghematan: Pemerintah diminta menghitung secara detail berapa liter BBM yang berpotensi dihemat dari pengurangan mobilitas ASN.
-
Jaminan Layanan Publik: WFH tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“(Perlu dihitung) bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan,” tegas Bey.
3. Pemetaan Instansi: Mengingat jumlah PNS yang mencapai jutaan, pemerintah perlu menentukan kementerian atau instansi mana saja yang karakteristik pekerjaannya memungkinkan untuk dilakukan secara daring.
Menurut Bey, penentuan instansi dan rentang waktu yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
“Mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat,” pungkasnya.
