FAKTANASIONAL.NET – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berujung pada tertahannya kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz memicu reaksi keras dari parlemen.
Presiden RI Prabowo Subianto didesak untuk mengambil peran personal dalam jalur diplomasi guna membebaskan aset strategis negara tersebut.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Syafruddin, menegaskan bahwa situasi ini telah melampaui ranah teknis kementerian.
Menurutnya, komunikasi head-to-head antar kepala negara menjadi kunci utama di tengah memanasnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
“Saya kira masalah kapal di Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin kepada wartawan, Sabtu (28/3/2026).
Daya Tekan Diplomatik dan Jalur Vital Energi
Baca Juga: Sudah 3 Minggu Pertamina Pride Tertahan, Seberapa Besar Dampaknya Terhadap Pasokan BBM Indonesia?
Meski mengapresiasi langkah yang telah diambil Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan KBRI Teheran, Syafruddin menilai eskalasi di Selat Hormuz memerlukan “daya tekan” yang lebih kuat dari pucuk pimpinan negara.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujarnya.
Legislator PKB tersebut mengingatkan bahwa Selat Hormuz merupakan urat nadi energi dunia yang melayani sekitar 20 persen distribusi minyak global.
Gangguan di wilayah ini dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas energi nasional dan internasional.
