“Sangat tepat sekali jika salah satu gerainya dijadikan tempat untuk penanganan, dan yang lebih penting adalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Arifah.
Menkop Ferry menambahkan bahwa hal tersebut merupakan komitmen nyata pemerintah di tingkat akar rumput.
“Ini adalah bentuk afirmatif kami untuk melindungi kepentingan perempuan dan anak-anak di daerah, desa, dan kelurahan,” tegasnya.
Eksekusi Cepat Melalui Pilot Project
Alih-alih menunggu birokrasi administrasi Nota Kesepahaman (MoU) selesai, kedua menteri sepakat untuk segera memulai proyek percontohan (pilot project) di wilayah yang sudah memiliki basis koperasi dan gerakan perempuan yang aktif.
Menteri Arifah menegaskan bahwa kualitas perempuan harus mencakup tiga aspek utama: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
“Kita tidak menunggu MOU selesai baru bergerak. Kita sudah bisa mulai di daerah di mana koperasi desanya sudah jalan dan gerakan perempuannya sudah ada. Perempuan yang berkualitas bukan hanya dari segi pendidikan, tapi juga ekonomi dan kesehatan,” pungkas Arifah.
Sinergi ini diharapkan menjadi solusi kolektif bagi persoalan di desa, mulai dari penguatan ketahanan pangan keluarga hingga penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan ekonomi kerakyatan.
