“Nggak ada, karena kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak. Seperti halnya dengan Pak Purbaya, Pak Menkeu (Menteri Keuangan) kan sudah menolak pengadaan motor ini tahun 2025, tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di Indonesia,” lanjut Charles.
Dugaan Kejanggalan dalam Pengadaan
DPR menilai terdapat sejumlah poin yang tidak selaras dalam proses hadirnya 21.801 unit motor tersebut di lapangan.
Fokus utama pendalaman pekan depan adalah mencari tahu bagaimana barang tersebut bisa tetap diadakan meski mendapatkan catatan dari bendahara negara.
Penjelasan mendalam akan diminta langsung dari pimpinan tertinggi BGN untuk memastikan transparansi tata kelola anggaran program unggulan pemerintah ini.
“Kita akan meminta penjelasan dari Pak Kepala BGN,” pungkasnya.
