Charles menekankan bahwa fokus utama penggunaan alokasi anggaran bernilai fantastis tersebut seharusnya benar-benar diarahkan murni untuk pendistribusian asupan makanan bergizi bagi anak-anak sasaran, bukan dihamburkan demi pembelanjaan infrastruktur pendukung yang belum mendesak.
Kejanggalan lain yang disorot tajam oleh anggota dewan adalah absennya proses konsultasi dari BGN kepada DPR perihal rencana masif ini.
Lebih parah lagi, terungkap adanya miskomunikasi atau perbedaan data krusial antara Kementerian Keuangan dan pihak BGN menyangkut izin persetujuan turunnya anggaran operasional.
Charles membeberkan fakta mengejutkan bahwa usulan pengadaan kendaraan roda dua berbasis listrik ini sejatinya pernah ditolak.
“Pak Menkeu kan sudah menolak pengadaan motor ini tahun 2025, tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di Indonesia,” bongkarnya. DPR RI kini bersiap membedah berbagai kejanggalan proses pengadaan tersebut pekan depan.[dit]
