Dengan demikian, kegagalan SPPG bukan sekadar masalah teknis, tetapi ancaman langsung terhadap keselamatan publik.
Yang lebih problematik adalah cara kegagalan ini dibingkai secara politik. Pernyataan bahwa dinamika seperti ini “wajar” dalam program besar merupakan bentuk klasik dari normalisasi kegagalan, di mana deviasi struktural direduksi menjadi konsekuensi alami dari skala kebijakan.
Narasi semacam ini berfungsi sebagai mekanisme defensif untuk melindungi legitimasi kebijakan, sekaligus mengaburkan pertanggungjawaban atas kesalahan desain awal.
Dalam kerangka analisis politik kebijakan, ini mencerminkan pergeseran dari accountability ke justification, di mana fokus tidak lagi pada mengapa kegagalan terjadi, tetapi pada bagaimana kegagalan dapat diterima sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan.
Padahal, dalam standar tata kelola modern, semakin besar skala program, semakin tinggi tuntutan terhadap kesiapan institusional, bukan sebaliknya.
Kontradiksi paling mencolok dalam kasus ini terletak pada disparitas antara kecepatan ekspansi dan kapasitas implementasi.
Program MBG telah diperluas ke hampir seluruh wilayah, mencerminkan ambisi negara untuk menunjukkan capaian cepat dan luas. Namun, ekspansi ini tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas pengawasan, standardisasi operasional, dan kesiapan infrastruktur.
Dalam literatur state capacity, kondisi ini dikenal sebagai premature scaling, di mana negara memperluas jangkauan kebijakan sebelum fondasi institusionalnya kokoh.
Hasilnya adalah implementasi yang rapuh, inkonsisten, dan rentan terhadap kegagalan masif. Suspend ribuan SPPG menjadi manifestasi konkret dari ketidakseimbangan tersebut, sebuah program yang tumbuh terlalu cepat di atas fondasi yang belum siap menopangnya.
Pada akhirnya, penutupan ribuan SPPG harus dibaca sebagai momen pembongkaran ilusi keberhasilan kebijakan yang selama ini dibangun melalui narasi optimisme administratif.
Ia mengungkap bahwa negara tidak hanya gagal dalam mengelola detail teknis, tetapi juga dalam merancang arsitektur kebijakan yang realistis dan berkelanjutan.
Apa yang dipresentasikan sebagai koreksi internal sejatinya adalah pengakuan implisit bahwa kebijakan ini diluncurkan tanpa kesiapan yang memadai.
Dalam konteks ini, mempertahankan narasi bahwa suspend adalah prestasi sama saja dengan mengafirmasi standar kegagalan sebagai ukuran keberhasilan.
Sebuah negara yang mengklaim keberhasilan dari tindakan menghentikan programnya sendiri pada skala besar sesungguhnya sedang mengakui, tanpa disadari, bahwa ia gagal sejak awal dalam memastikan program tersebut layak untuk dijalankan.
Jakarta, 12 April 2026
HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
