Kecepatan Dewas dalam memberikan penjelasan akan menentukan apakah standar etik di internal KPK masih ditegakkan atau sudah mulai luntur oleh kepentingan tertentu.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah larangan bagi pejabat KPK untuk terlibat dalam organisasi luar. Aturan ini bukan sekadar formalitas, melainkan benteng untuk mencegah kolusi.
“Di KPK tidak boleh jadi pengurus organisasi luar untuk mencegah konflik kepentingan,” tegas Novel. Perbaikan tata kelola administrasi dan prosedur pemanggilan saksi juga menjadi evaluasi penting agar tidak ada celah penyalahgunaan wewenang.[dit]
