“Kita harus bergerak cepat untuk memastikan bonus demografi dapat dikapitalisasi. Jika tidak, kita berisiko menjadi negara yang menua sebelum sejahtera,” ungkap Budi Setiyono.
Budi mendorong agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat maupun daerah harus bersandar pada kajian akademik dan data yang akurat agar target Indonesia Emas tidak sekadar menjadi wacana.
“Tanpa perencanaan yang integratif dan berbasis data, target besar tersebut akan sulit dicapai. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi menjadi sangat penting,” tambah Budi.
Pendekatan Sistemik dan Berbasis Bukti
Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, menyambut baik pembentukan konsorsium ini.
Sebagai akademisi, ia menilai pengelolaan kependudukan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan pendekatan lintas sektor.
“Indonesia sedang berada pada fase bonus demografi. Ini peluang besar yang memerlukan pendekatan sistemik, lintas sektor, dan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan,” jelas I Ketut Sudarsana.
Ia berkomitmen bahwa perguruan tinggi akan mengambil peran sebagai penyedia riset untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat langsung diimplementasikan oleh pemerintah.
“Kerja sama ini penting untuk memperkuat riset berbasis data dan menghasilkan kebijakan yang adaptif serta implementatif,” tambahnya.
Simposium Nasional Kependudukan 2026 ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi antara akademisi dan pembuat kebijakan.
Melalui Konsorsium PTPK, perguruan tinggi di seluruh Indonesia kini memiliki wadah resmi untuk menyinkronkan riset mereka dengan program strategis pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia nasional.
