Komaidi menghitung setiap kenaikan USD1 akan menambah defisit Rp6–7 triliun.
“Selisih USD20 dikalikan Rp7 triliun, artinya ada beban tambahan sekitar Rp140 triliun. Itu baru dari subsidi BBM dan LPG,” paparnya.
Situasi LPG juga harus jadi perhatian serius, karena 70 persen pasokan diimpor dari dua wilayah yang sedang berkonflik: Amerika Serikat dan Timur Tengah.
Dengan harga keekonomian Rp20.000 per kg dan harga jual subsidi Rp4.250 per kg, negara menanggung beban subsidi Rp15.000 untuk setiap kilogram LPG yang dikonsumsi masyarakat.
Di tingkat kebijakan, Komaidi menyayangkan revisi UU Migas yang terbengkalai selama 14 tahun. Ketidakpastian hukum ini membuat investor asing lebih memilih berinvestasi di Afrika atau Malaysia.
Selain itu, transisi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) terhambat oleh struktur pasar yang bersifat monopsoni, dimana PLN menjadi satu-satunya pembeli.
“Kalau PLN tidak mau beli karena harga lebih tinggi dari biaya pokok mereka, pengembang EBT tidak punya pilihan. Jual ke siapa lagi, ” tegasnya.
Untuk menghadapi krisis ini, ReforMiner Institute mengusulkan beberapa langkah strategis:
1. Kerugian tidak boleh hanya ditanggung APBN. Pertamina harus merelakan marginnya, dan masyarakat harus siap menghadapi penyesuaian harga.
2. Mendorong transportasi publik listrik dan memperluas jaringan pengumpan (feeder) di kota satelit.
3. Membangun transmisi antar-pulau untuk mengatasi kelebihan pasokan di Jawa dan pemadaman di luar Jawa.
“Konflik Iran-Amerika harus menjadi ember air dingin yang membangunkan kita. Kita punya potensi untuk berdaulat di 2040, tapi yang kurang adalah kemauan untuk bergegas melakukan perbaikan nyata,” tutup Komaidi.
