FAKTANASIONAL.NET – Kalau kita melihat kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dari tahun 2025 sampai awal 2026, ada sebuah situasi yang cukup unik.
Jika hanya melihat data produksi, hasilnya memang kelihatan luar biasa. Data BPS menunjukkan luas panen padi pada 2025 mencapai 11,32 juta hektare atau naik 12,69% dari tahun sebelumnya. Produksi padinya pun melonjak 13,29% menjadi 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), yang kalau dikonversi jadi beras untuk konsumsi mencapai 34,69 juta ton.
Tren positif ini terus berlanjut ke awal 2026, di mana produksi Januari diperkirakan mencapai 3,04 juta ton GKG (naik 38,69%) dan produksi beras sekitar 1,75 juta ton (naik 38,56%). Angka-angka ini jelas menjadi bukti kuat bagi pemerintah untuk mengklaim bahwa produksi pangan kita sukses besar.
Tapi masalahnya, cerita sukses ini jadi terasa berbeda kalau kita bicara soal nasib petani. Ada kontradiksi yang nyata karena ternyata peningkatan produksi tidak otomatis membuat petani lebih sejahtera.
Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2026 justru turun 0,08% menjadi 125,35. Penyebabnya, harga yang diterima petani hanya naik sedikit (0,33%), sementara biaya hidup dan modal yang harus mereka bayar naik lebih tinggi (0,41%). Singkatnya, daya beli petani malah menurun di tengah panen yang melimpah.
Ini menunjukkan ada yang salah dalam proses penyaluran keuntungan, di mana hasil panen yang banyak belum tentu dirasakan manfaatnya oleh mereka yang menanam di sawah. Keberhasilan yang hanya diukur dari angka produksi pada akhirnya cuma jadi “pemanis” yang tidak menyentuh akar masalah.
Keanehan lain muncul kalau kita bandingkan stok beras dengan harga di pasar. Pemerintah bilang cadangan beras sudah tembus 4 juta ton, bahkan diprediksi bisa mendekati 5 juta ton. Kalau digabung dengan stok di masyarakat dan potensi panen, totalnya bisa sampai 28 juta ton atau cukup untuk kebutuhan 11 bulan.
Logikanya, kalau barang banyak, harga seharusnya turun atau minimal stabil. Kenyataannya, harga beras grosir dan eceran di Februari 2026 malah naik sekitar 0,45% dan 0,43%. Harga beras medium pun masih anteng di kisaran Rp13.300 hingga Rp13.400 per kilogram.
Hal ini mengindikasikan ada yang tersumbat di jalur distribusi atau struktur pasar kita yang masih bermasalah, sehingga stok melimpah di gudang tidak lantas membuat harga di pasar jadi murah.
Dari sisi anggaran, pemerintah sebenarnya sudah jor-joran. Berdasarkan APBN 2026, anggaran Kementerian Pertanian naik drastis menjadi Rp40,145 triliun, naik sekitar 46% atau Rp12,8 triliun dibandingkan tahun 2025. Dari total itu, porsi paling besar (sekitar 59% atau Rp23,78 triliun) habis untuk program ketersediaan dan akses pangan.
Sisanya dibagi-bagi untuk manajemen (Rp4,95 triliun), daya saing industri (Rp6,67 triliun), dan cuma sedikit buat pelatihan petani (Rp729 miliar). Fokus anggaran ini terlihat sangat “ngegas” di produksi jangka pendek, tapi kurang investasi di pengembangan kapasitas petani untuk jangka panjang.
