Ditambah lagi dengan subsidi pupuk yang mencapai Rp46,87 triliun, total dana yang dikucurkan negara untuk sektor ini hampir menyentuh Rp87 triliun. Dengan dana sebesar itu, kalau kesejahteraan petani tetap jalan di tempat, berarti masalahnya bukan soal kurang uang, tapi soal bagaimana uang itu digunakan.
Masalah distribusi juga masih jadi PR besar. Meski subsidi pupuknya raksasa, di lapangan banyak petani yang belum bisa menebusnya. Di awal 2026 saja, realisasi penebusan pupuk di beberapa daerah bahkan di bawah 10%. Belum lagi keluhan soal kios pupuk yang lokasinya jauh dari sawah.
Ini membuktikan bahwa kebijakan yang dibuat di Jakarta belum tentu bisa berjalan mulus saat sampai di desa.
Di sisi teknis pun ada kendala, seperti program cetak sawah yang terhambat banjir dan akses lahan yang sulit. Ketimpangan kemampuan eksekusi antar daerah ini bikin hasil kebijakan jadi tidak merata.
Satu hal lagi yang perlu dikritik adalah soal pengawasan. Anggaran untuk Inspektorat Jenderal cuma sekitar 0,32% dari total anggaran kementerian. Untuk mengawasi dana puluhan triliun rupiah, porsi ini rasanya terlalu kecil dan berisiko memicu inefisiensi atau salah sasaran.
Selain itu, kalau kita bicara soal kedaulatan pangan, data impor kita di awal 2026 ternyata masih merangkak naik. Selama kita masih bergantung pada impor beras, gula, atau bawang putih, narasi swasembada pangan akan terus dipertanyakan kebenarannya.
Secara garis besar, data-data ini menunjukkan kalau sektor pertanian kita sedang tidak seimbang. Kita memang berhasil mencetak angka produksi dan stok yang tinggi, tapi itu belum cukup.
Keberhasilan sebuah kebijakan seharusnya tidak cuma dilihat dari berapa banyak ton gabah yang dipanen, tapi juga dari seberapa sejahtera petaninya dan seberapa stabil harga pangannya.
Kalau anggarannya sudah naik tapi kesejahteraan petani malah turun dan harga di pasar tetap mahal, berarti ada masalah struktural dalam cara kita mengelola pertanian yang harus segera dibenahi.
Tantangan besarnya bukan lagi cuma soal cara menanam lebih banyak, tapi bagaimana hasil panen itu benar-benar jadi berkah buat semua orang.
Jakarta, 23 April 2026
HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
