RUPANYA di negeri ini, asap pun seperti memiliki kelas. Ketika abu dan polusi mulai mengganggu Jakarta, alarm negara terdengar lebih nyaring.
Ketika kabut asap menutup langit Kalimantan, persoalannya seolah cukup diserahkan kepada mereka yang setiap hari memang sudah terbiasa menghirupnya.
Kalimat itu memang pahit. Tetapi justru karena pahit, ia layak dipertanyakan.
Bukan karena Jakarta tidak berhak mendapatkan udara bersih. Tentu saja berhak.
Setiap warga negara berhak menghirup udara yang sehat, di mana pun ia tinggal.
Persoalannya adalah mengapa urgensi perlindungan itu terasa begitu berbeda ketika korbannya berada jauh dari pusat kekuasaan?
Kalimantan bukan halaman belakang republik.
Tetapi dalam banyak situasi, cara negara memperlakukan persoalan di daerah membuat kesan sebaliknya sulit dihindari.
Karhutla kembali terjadi. Asap kembali menjadi masalah. Masyarakat kembali berhadapan dengan udara buruk.
Sekolah dan aktivitas warga dapat terganggu. Pemerintah kembali mengerahkan operasi pemadaman.
Lalu siklus itu berulang.
Api padam, hujan datang, asap hilang, perhatian nasional ikut menghilang.
Tahun depan, semuanya kembali dari awal.
Jakarta Tidak Boleh Menjadi Ukuran Pentingnya Sebuah Krisis
Pemerintah pusat memang telah melakukan berbagai langkah pengendalian karhutla, termasuk operasi pemadaman darat dan udara serta modifikasi cuaca.
Pada September 2026, pemerintah juga memperkuat operasi di sejumlah wilayah Kalimantan.
Artinya, kritik yang layak diarahkan bukan pada tuduhan bahwa negara sama sekali tidak bertindak.
Kritiknya jauh lebih mendasar: mengapa penanganan bencana yang berulang belum mampu mengubah pola dari reaktif menjadi benar-benar preventif?
Mengapa masyarakat harus kembali melewati musim asap sebelum negara kembali menunjukkan pengerahan kekuatan?
Mengapa persoalan yang sudah bertahun-tahun diketahui masih sering diperlakukan seperti kejutan musiman?
Di sinilah Jakarta harus melihat dirinya sendiri.
Pusat kekuasaan jangan sampai memiliki standar urgensi yang berbeda berdasarkan lokasi penderitaan.
Ketika masalah berada di depan mata, respons bisa bergerak cepat.
Ketika masalah berada jauh di seberang pulau, respons tetap ada, tetapi masyarakat dapat merasakan bahwa tekanannya tidak selalu sama.
Perasaan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
Sebab dalam negara kesatuan, keadilan bukan hanya soal pembagian anggaran. Keadilan juga menyangkut seberapa cepat negara melindungi rakyat ketika keselamatan mereka terganggu.
Kalau sebuah kota besar terganggu asap selama beberapa hari saja sudah cukup untuk menciptakan kegaduhan nasional, lalu bagaimana dengan masyarakat yang hidup dalam ancaman asap berulang?
Apakah penderitaan yang berlangsung lama justru menjadi kurang penting karena masyarakat sudah terlalu sering mengalaminya?
Itulah jebakan terbesar slow violence yang pernah dibicarakan Rob Nixon: kerusakan yang berjalan perlahan sering kalah dramatis dibanding bencana yang datang tiba-tiba.
Kabut asap tidak selalu membunuh dengan suara ledakan.
Ia bekerja diam-diam.
Masuk melalui napas.
Menempel pada aktivitas sehari-hari.
Mengganggu sekolah.
Mengganggu pekerjaan.
Mengganggu kehidupan.
