JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Kebijakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Mohammad Qodari, tentang Homeless Media sebagai strategi komunikasi pemerintah menuai kritik tajam. Salah satunya dari Forum Wartawan Kebangsaan (FWK).
Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menilai langkah tersebut berpotensi mencampuradukkan pers profesional dengan media yang tidak memiliki kejelasan badan hukum, struktur redaksi, maupun standar etik jurnalistik.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memperkuat ekosistem pers yang sehat dan profesional, bukan memberikan legitimasi kepada media yang tidak memenuhi standar kelembagaan pers.
“Pers memiliki aturan, kode etik, mekanisme verifikasi, serta tanggung jawab hukum yang jelas. Ketika pemerintah merangkul homeless media tanpa parameter yang tegas, maka itu berpotensi merusak tatanan pers nasional,” ujar Raja Pane, Kamis (7/5/2026).
FWK menilai kebijakan tersebut dapat menimbulkan kebingungan publik terkait perbedaan antara produk jurnalistik yang dihasilkan perusahaan pers dengan konten digital yang tidak memiliki pertanggungjawaban redaksional.
