“Nah, tapi yang ditengarai, yang di luar negeri itu bayarnya adalah shell company mereka-mereka juga,” tegas Rohan.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa setelah barang komoditas tersebut dikirim dan dijual kembali oleh perusahaan cangkang ke pasar internasional dengan harga normal, seluruh keuntungan komersialnya tidak pernah dialirkan masuk ke sistem perbankan Indonesia.
“Dan yang lebih merugikan negara, setelah pihak luar negeri dikirim barangnya kan, sudah bayar ke lokal, yang mana tadi mungkin afiliasinya ini kan yang di luar negeri. Dia jual lagi di pasar bebas di luar negeri, di Amerika, di Eropa, dapet uang penjualan kan? Parkir uangnya di luar negeri nggak pernah masuk, padahal itu defisit yang diharapkan oleh negara ini berpuluh-puluh tahun, 34 tahun ini dengan underpricing,” urai Rohan.
Kondisi hilangnya potensi aliran dana ini membawa dampak sistemik yang sangat serius terhadap stabilitas perekonomian nasional, terutama pada aspek keterbatasan pasokan likuiditas devisa di dalam negeri yang langsung memukul nilai tukar Rupiah.
“Apa dampaknya kalau enggak kembali dananya? Ya jumlah dana-dana atau uang asing terbatas di dalam negeri, mau intervensi supply and demand jadi nggak imbang,” tambah Rohan.
Langkah Strategis Melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia
Guna merespons persoalan kronis ini secara cepat, pemerintah memutuskan untuk membentuk anak usaha baru bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Lembaga ini diberi mandat penuh untuk memperkuat tata kelola sekaligus mengawasi rantai ekspor komoditas-komoditas strategis nasional agar tidak lagi mengalami kebocoran anggaran.
Ketika dikonfirmasi mengenai alasan pemerintah memilih opsi membentuk badan hukum baru ketimbang memberdayakan sisa lembaga pengawasan ekspor yang sudah ada sebelumnya, Rohan menegaskan bahwa entitas baru ini memiliki kapasitas dan skala yang jauh lebih besar karena berada langsung di bawah naungan BPI Danantara.
“Ini kan direct di bawah Danantara, yang punya kapital besar, size besar Danantara,” pungkas Rohan.
Baca Juga: Kepala BP BUMN Ungkap Penyebab 70 Persen Gagalnya Transformasi Perusahaan
