“Kemhan bersama ATR/BPN dan TNI AU akan memperkuat koordinasi, mempercepat sertifikasi dan pengamanan aset, serta memastikan penataan aset berjalan tertib guna mendukung kepastian hukum, kepentingan pertahanan negara, dan pembangunan nasional secara berkelanjutan,” pungkas Donny.
Respons Terhadap Polemik Lahan di Lanud Pangeran M Bun Yamin
Langkah cepat penertiban administrasi ini disinyalir menjadi jawaban atas sejumlah riak konflik agraria yang melibatkan fasilitas milik TNI AU di daerah.
Sebelumnya, tata kelola lahan milik TNI AU di kawasan Pangkalan Udara (Lanud) Pangeran M Bun Yamin, Tulang Bawang Barat, sempat memicu polemik hangat di ruang publik.
Sebagian lahan di area tersebut diketahui turut dikelola oleh korporasi swasta, PT Sweet Indo Lampung.
Pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga tersebut sempat menuai penolakan dan protes keras dari masyarakat setempat yang merasa hak-hak komunal mereka terabaikan.
Melalui percepatan sertifikasi dan koordinasi bersama Kementerian ATR/BPN ini, pemerintah berkomitmen mengurai status legalitas tanah secara transparan agar tidak memicu konflik sosial jilid dua.
