Kedua, pada sektor infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi, tercatat 29 paket proyek bernilai kontrak Rp63,736 miliar yang turut terindikasi kekurangan volume sebesar Rp1,333 miliar. Jika diakumulasikan, total kerugian negara menembus angka Rp3,392 miliar.
Di tengah sorotan publik yang kian menguat, pihak Dinas PUTR Kabupaten HSS mengklaim bahwa persoalan ini sedang dalam tahap penyelesaian.
Rahmawaty selaku Kepala Dinas PUTR HSS membenarkan adanya rekomendasi hasil pemeriksaan terkait kekurangan volume pada sejumlah proyek tahun 2024 tersebut.
Lewat keterangan tertulisnya, ia menyatakan instansinya langsung mengambil langkah korektif sesuai mekanisme.
“Benar terdapat rekomendasi atas kekurangan volume pekerjaan pada beberapa paket pekerjaan tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan, dan Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menindaklanjuti temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Rahmawaty.
Dari total temuan Rp3,392 miliar, diketahui baru dana sebesar Rp1,333 miliar yang telah dikembalikan ke kas daerah. Kondisi ini otomatis menyisakan tanda tanya besar mengenai nasib sisa potensi kerugian negara senilai Rp2,059 miliar yang masih menggantung.
Saat dicecar mengenai sisa dana tersebut, Rahmawaty enggan memaparkan rincian lebih jauh. Ia hanya berdalih bahwa informasi yang dijadikan landasan pertanyaan sudah usang. “Data tersebut sudah lama dan tidak relevan dengan kondisi saat ini,” kelitnya.
Hingga artikel ini diturunkan, belum ada transparansi lebih lanjut mengenai kepastian status penyelesaian sisa kerugian senilai Rp2,059 miliar tersebut. Publik kini menanti langkah konkret dari aparat hukum untuk mengawal dan mengusut tuntas misteri aliran anggaran di instansi tersebut.[dit]
