Haidar juga mengungkap fakta komparatif yang tak kalah penting, jika ditarik ke dalam skala global, kepemimpinan kepolisian yang melampaui angka lima tahun merupakan praktik yang sangat lumrah dan jamak ditemui dalam tata kelola keamanan internasional.
Sebagai contoh nyata, di Singapura, Commissioner Hoong Wee Teck memimpin Singapore Police Force selama 11 tahun penuh sejak 2015 hingga awal 2026, yang justru diakui secara internasional sebagai fase krusial penguatan kapabilitas kepolisian modern di negara tersebut.
Di Namibia, Sebastian Ndeitunga menjabat sebagai Inspector General kepolisian selama 17 tahun berturut-turut dari tahun 2005 hingga 2022.
Berbagai preseden internasional ini membuktikan bahwa stabilitas keamanan sebuah negara maju justru sering kali ditopang oleh kepemimpinan kepolisian yang berkelanjutan, di mana indikator utamanya bukanlah durasi kalender melainkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas hasil kerja nyata di lapangan.
Oleh karena itu, jelas Haidar, setiap kritik yang hanya meributkan angka tahun tanpa menyajikan data substantif mengenai indikator kriminalitas, efektivitas pelayanan publik, atau kualitas penegakan hukum merupakan serangan peluru kosong yang mencerminkan sentimen politik personal elite ketimbang evaluasi kelembagaan.
“Selama seluruh instrumen pengawasan eksternal—seperti pengawasan politik oleh DPR, evaluasi eksekutif oleh Presiden, pemantauan oleh Kompolnas, serta kontrol hukum administrasi negara—tetap hidup dan berfungsi optimal, maka masa jabatan yang panjang justru menjadi instrumen strategis,” tandas Haidar.
Pendiri Haidar Alwi Institute ini mengatakan, kesinambungan komando sangat dibutuhkan untuk menuntaskan program jangka panjang yang kompleks, mulai dari digitalisasi layanan publik, pemberantasan kejahatan transnasional, pengendalian konflik sosial, hingga pembenahan kultural personel di seluruh pelosok tanah air agar tidak menciptakan instabilitas atau tarik-menarik faksi internal akibat terlalu sering mengganti pimpinan.
“Menyerang Kapolri hanya karena lama menjabat adalah bentuk kritik yang malas karena negara tidak dikelola dengan stopwatch, dan Polri bukanlah organisasi arisan yang kepemimpinannya harus digilir demi memuaskan ambisi politik tertentu,” tukas Haidar.
Ia mengingatkan apabila seseorang ingin mempermasalahkan kepemimpinan di tubuh Polri, maka argumennya harus naik kelas dengan menepis sentimen personal dan mulai membaca undang-undang, sejarah, serta praktik internasional secara objektif.
“Sepanjang jabatan tersebut absah dan sah secara hukum, durasi kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukanlah sebuah titik lemah, melainkan sebuah aset dan bukti nyata dari kokohnya stabilitas komando di tubuh Kepolisian Republik Indonesia,” tuntas Haidar Alwi.
