“Saat ini kondisi ekonomi di desa-desa sawit sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara biaya pengangkutan hasil sawit masih tinggi karena harga solar non-subsidi belum turun secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi harga yang diterima petani akan semakin menekan pendapatan mereka,” ujar Kobar Sembiring.
Kobar mengingatkan bahwa dampak dari kebijakan tata niaga ini akan meluas ke kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan secara umum.
“Ada kurang lebih 16.000 desa sawit di Indonesia yang kehidupannya sangat bergantung pada sektor sawit. Banyak desa tersebut tidak memiliki basis pangan maupun sumber ekonomi alternatif yang kuat. Karena itu, jika DSI masuk ke dalam rantai perdagangan dan pada akhirnya menggerus harga yang diterima petani, maka tekanan ekonomi di desa-desa sawit akan semakin berat,” jelasnya.
Tolak DSI Jadi Broker Sawit
Kendati mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sawit nasional, kedua asosiasi ini meminta agar peran DSI dibatasi pada fungsi administratif dan pengawasan, bukan masuk ke wilayah komersial perdagangan.
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali peran DSI. Jika tetap diperlukan, DSI sebaiknya difokuskan pada fungsi administratif, penguatan data, koordinasi, pengawasan, complain mechanism dan transparansi tata niaga. DSI tidak perlu menjadi broker sawit atau terlalu jauh terlibat dalam aktivitas perdagangan yang berpotensi mengambil margin dari rantai bisnis sawit,” tegas Mansuetus Darto.
Kobar Sembiring menambahkan, seluruh mekanisme kerja DSI harus dijalankan secara transparan, dapat diaudit, dan terbuka bagi publik.
Hal ini diperlukan untuk menjamin lembaga tersebut tidak mengambil insentif yang pada akhirnya mengurangi pendapatan petani serta pelaku usaha sawit nasional.
Keduanya menekankan bahwa indikator keberhasilan tata kelola sawit nasional harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani dan menguatnya ekonomi pedesaan sebagai tulang punggung industri sawit Indonesia.
Baca Juga: Pastikan Sesuai Ketetapan Pemerintah Polisi Awasi Harga TBS Kelapa Sawit Tingkat Petani
