FAKTANASIONAL.NET – Praktik penyusunan laporan pertanggungjawaban proyek pemerintah yang dinilai sebatas memenuhi kewajiban administrasi mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Murung Raya.
Anggota Komisi II DPRD Murung Raya, Olivia Wiswanti, S.E., menegaskan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai melalui anggaran negara harus dapat dibuktikan hasilnya secara nyata di lapangan.
Dalam keterangannya di Puruk Cahu, Rabu (24/6/2026), Olivia menilai keberadaan bukti fisik merupakan indikator utama untuk memastikan bahwa dana publik benar-benar digunakan sesuai tujuan yang telah direncanakan sejak awal.
Menurutnya, dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Laporan penggunaan anggaran harus sejalan dengan kondisi riil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Laporan di atas kertas harus sejalan dengan kondisi riil yang dirasakan masyarakat, sehingga manfaat dari program tersebut dapat terlihat dan diakses langsung oleh publik,” ujar Olivia.
Olivia menekankan pentingnya pengawasan berlapis terhadap seluruh program yang menggunakan anggaran negara.
Kehadiran bukti fisik yang jelas dinilai menjadi instrumen penting untuk menekan potensi penyimpangan maupun ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan pelaksanaannya.
Selain berfungsi sebagai mekanisme kontrol, keterbukaan informasi berbasis fakta lapangan diyakini mampu memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa prinsip tersebut sejalan dengan semangat keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Olivia menegaskan bahwa pemerintah pada hakikatnya hanya menerima mandat untuk mengelola dana publik, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur.
Di akhir pernyataannya, legislator asal Murung Raya itu mengajak DPRD, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk membangun sinergi yang lebih kuat dalam mengawal pelaksanaan APBD.
Dengan menjadikan bukti fisik sebagai dasar evaluasi, ia optimistis program pembangunan dapat berjalan sesuai amanah serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.[dit]
