Belanja modal yang lebih rendah memang tidak otomatis buruk. Bisa jadi ada proyek yang selesai lebih cepat, pengadaan yang lebih hemat, atau perubahan strategi bisnis yang membuat investasi lebih selektif.
“Tetapi alasan itu harus dibuktikan dengan data, bukan ditutup dengan seremoni dividen tertinggi dan pujian politik,” tegas Haidar.
Ia menegaskan, Komisi VI DPR RI seharusnya meminta Telkom membuka secara terang proyek apa saja yang semula direncanakan dalam belanja modal 25 hingga 30 persen pendapatan.
Lalu, menjelaskan proyek mana yang tidak terealisasi, berapa nilainya, di wilayah mana, dan apa dampaknya terhadap kualitas jaringan, perluasan fiber, pengembangan 5G, kapasitas pusat data, keamanan siber, serta konektivitas di daerah yang belum menguntungkan secara komersial.
DPR seharusnya juga menuntut penjelasan mengenai alasan dividen tidak seluruhnya berasal dari laba tahun buku 2025, penggunaan laba ditahan, serta proyeksi kemampuan Telkom membiayai transformasi digital tanpa mengorbankan kebutuhan investasi jangka panjang.
“Pengawasan ini penting karena Telkom sedang mengusung transformasi besar menuju perusahaan induk strategis yang ingin memonetisasi aset jaringan, fiber, menara, dan pusat data,” jelas Haidar Alwi.
Transformasi tidak boleh diterjemahkan sebagai kebijakan mengambil sebanyak mungkin hasil masa lalu untuk dibagikan hari ini, sementara kebutuhan membangun masa depan justru ditunda.
Perusahaan telekomunikasi tidak akan menang hanya dengan membagikan dividen tinggi. Ia menang bila mampu memperluas jaringan berkualitas, menjaga tarif dan layanan yang sehat, membangun pusat data yang kompetitif, memperkuat keamanan digital, dan menciptakan sumber pertumbuhan baru yang tidak bergantung pada layanan lama yang terus tergerus perubahan teknologi.
Pujian DPR atas dividen Telkom berisiko menjadi tepuk tangan untuk angka yang belum tentu mencerminkan arah kebijakan paling sehat bagi kepentingan jangka panjang negara.
Dividen memang dapat memberi manfaat bagi pemegang saham, termasuk negara. Namun negara juga berkepentingan agar Telkom tidak kehilangan kemampuan berinvestasi dalam infrastruktur digital yang menjadi urat nadi ekonomi nasional.
“Komisi VI tidak boleh hanya menjadi panggung apresiasi. DPR harus menjadi penguji kebijakan, apakah belanja modal Telkom yang jauh di bawah rencana benar-benar efisien, atau justru menjadi harga yang dibayar untuk menghasilkan dividen tinggi,” ungkap Haidar Alwi.
Diakhir penjelasannya, Haidar menegaskan dividen tinggi bukan prestasi apabila dibayarkan ketika target investasi sendiri tidak tercapai. Yang patut dirayakan bukan nominal pembagian laba, melainkan keberanian membuka seluruh fakta apakah Telkom sedang membangun masa depan digital Indonesia, atau terlalu cepat membagikan hasil masa lalu.
