Ilustrasi - Mulai 1 Agustus 2026, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli akan secara otomatis memotong PPh Pasal 22 dari penghasilan para pedagang online yang terintegrasi langsung lewat sistem invoice elektronik./Dok. mandiriamalinsani.or.id
4.Penyamaan Bukti Potong:Tahap 4.
Dokumen invoice elektronik yang diterbitkan otomatis dipersamakan kedudukannya dengan bukti pemungutan resmi PPh Pasal 22, sehingga pedagang tidak perlu mencari dokumen tambahan.
5.Penyetoran ke Kas Negara:Tahap 5.
Aplikator atau marketplace mengumpulkan seluruh hasil pungutan pajak tersebut untuk kemudian disetorkan langsung ke kas negara.
6.Pelaporan Pajak Elektronik:Tahap 6.
Setelah penyetoran selesai, marketplace wajib melaporkan seluruh aktivitas pemungutan tersebut secara resmi melalui SPT Masa PPh Unifikasi.
“Jadi, tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan,” tegas Bimo.
Masa Transisi Satu Bulan untuk Edukasi dan Kesiapan Sistem
Menambahkan penjelasan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menekankan bahwa kewajiban pemotongan pajak ini sengaja tidak langsung diterapkan pada hari penunjukan agar semua pihak dapat bersiap.
“Kewajiban pemungutan baru dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Jadi ada waktu 1 bulan setelah penunjukan sebagai pemungut PPh pasal 22 tadi,” ujar Inge.
Selama bulan Juli ini, DJP bersama empat marketplace yang ditunjuk akan berfokus penuh melakukan edukasi massal kepada para merchant (pedagang online) agar implementasi pada bulan Agustus mendatang dapat berjalan dengan mulus tanpa kendala teknis.
“Di semua jenis pajak kami mencatat ada kenaikan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun lalu. Artinya, dari sisi fiskal, kapasitas pemajakan terhadap natural growth perekonomian Indonesia semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun…
FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. “Nanti saya cek lagi dengan…
Evaluasi Berkala dan Tren Positif Kepatuhan Meski sistem TER telah berjalan stabil sejak 2025, DJP menyatakan tetap membuka diri terhadap masukan masyarakat. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan sistem tetap…
