Kelemahan Sistem Barcode Picu Penyelewengan Distribusi BBM Subsidi di Kabupaten Mempawah

Kelemahan pada sistem verifikasi digital kode batang membuat distribusi bahan bakar minyak bersubsidi rawan diselewengkan oleh oknum pengepul. (Dok. Ist)

FAKTANASIONAL.NET – Inspeksi mendadak oleh pihak otoritas Kabupaten Mempawah berhasil mengungkap celah kelemahan sistem pendaftaran kode batang dalam rantai distribusi BBM subsidi pada Selasa (30/6/2026).

Kunjungan pengawasan di dua stasiun pengisian bahan bakar kawasan Sungai Bakau Besar Laut dan Nusapati ini mengungkap fakta manipulasi digital yang merugikan negara.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah Gusti Basrun menemukan bahwa sistem kode batang pembatasan ternyata masih bisa digunakan berulang kali.

Celah sistem keamanan aplikasi ini leluasa dimanfaatkan oleh oknum pengepul karena batas kuota pengisian tergolong sangat longgar yakni mencapai dua ratus liter per kendaraan.

Mekanisme penerbitan kode batang tersebut terbukti secara nyata belum didukung oleh proses verifikasi serta validasi data administrasi yang ketat.

Para pengemudi kendaraan angkutan umum juga banyak yang mengeluhkan betapa sulitnya mengurus proses pendaftaran akun digital sistem pembatasan kuota tersebut.

Kelemahan sistem verifikasi elektronik ini pada akhirnya memberikan peluang besar bagi para sindikat pengepul untuk menampung bahan bakar bersubsidi secara ilegal.

Bahan bakar hasil timbunan oknum tidak bertanggung jawab tersebut kemudian diperjualbelikan kembali ke pasar gelap wilayah pedalaman.

Praktik culas dalam alur distribusi BBM subsidi ini menjadi penyebab utama melambungnya harga jual produk solar di tingkat pengecer.

Harga jual eceran solar bersubsidi di wilayah tersebut dilaporkan melonjak tajam hingga menyentuh angka tiga belas ribu hingga enam belas ribu rupiah per liter.

“Pemerintah Kabupaten Mempawah akan meningkatkan pengawasan secara berkala, memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, serta mendorong penyempurnaan mekanisme verifikasi dan pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandas Gusti Basrun.

Pemerintah daerah kini secara resmi mendesak pihak Pertamina Patra Niaga untuk segera mengevaluasi dan menyempurnakan seluruh sistem aplikasi pendaftaran kode batang mereka.

Langkah penyempurnaan infrastruktur digital ini dinilai sangat mutlak dilakukan demi mencegah kebocoran anggaran subsidi energi negara yang jauh lebih masif di masa mendatang.

Tim khusus kabupaten memastikan akan terus membongkar setiap jaringan penyelewengan tata niaga energi yang membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.

(*Red)