Kematian MD, ujar Anis Hidayah, menjadi pengingat di balik statistik korban konflik Papua, terdapat manusia, keluarga, dan komunitas yang kehilangan. Investigasi yang independen dan akuntabel niscaya ditempuh agar tragedi serupa tidak terulang.
“Tanpa proses hukum yang transparan dan berujung pada pertanggungjawaban yang jelas, situasi ini berisiko melanggengkan pola impunitas yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara maupun proses penyelesaian konflik itu sendiri,” tuturnya.
Komnas HAM mendorong negara memfasilitasi pemulihan bagi keluarga korban seperti dukungan psikososial dan advokasi hak atas kompensasi sesuai kerangka hukum yang berlaku.
Lembaga ini juga meminta akses untuk melakukan penyelidikan tanpa hambatan ke lokasi kejadian, korban dan keluarganya, serta dokumen terkait.
Komnas HAM mendesak penghentian segera kontak senjata di kawasan pemukiman oleh aparat keamanan dan kelompok bersenjata, serta mendorong evaluasi menyeluruh atas pendekatan keamanan di Papua.
“Mendorong dan memfasilitasi ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat sipil Papua sebagai bagian dari resolusi konflik jangka panjang,” ucapnya. (adm)
