FAKTANASIONAL.NET – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Pontianak resmi menghentikan sistem pencatatan manual dalam mendata kondisi masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan pada Selasa (7/7/2026).
Deklarasi perubahan sistem pendataan tersebut berlangsung dalam pertemuan yang dihadiri ratusan kader dari 29 kelurahan dan enam kecamatan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menginstruksikan seluruh jajarannya untuk segera beralih ke sistem pendataan berbasis teknologi terkini.
Selama puluhan tahun, pendataan jumlah dasawisma, angka gizi buruk, hingga pembinaan usaha mikro kecil dan menengah selalu dicatat secara manual di dalam buku tulis.
Penerapan digitalisasi data PKK Pontianak ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam menciptakan kemandirian dan profesionalisme organisasi ke depan.
“Saya berharap kecamatan dan kelurahan segera melakukan pembaharuan data pengurus secara lengkap dan tepat menggunakan teknologi digital mulai dari sekarang,” kata Yanieta.
Sistem digital yang terintegrasi memungkinkan pemetaan masalah di lapangan seperti kesehatan ibu dan anak menjadi lebih cepat dan terpantau secara langsung oleh pusat.
“Data yang valid adalah kompas dalam menentukan arah program 10 pokok PKK. Agar bantuan dan intervensi yang dilakukan di masyarakat tepat sasaran,” ujarnya.
Yanieta juga meminta para kader tidak perlu ragu atau takut untuk mulai mempelajari dan menggunakan instrumen teknologi modern dalam bekerja mengumpulkan informasi warga.
Pemrosesan informasi yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dengan lebih efisien berkat bantuan sistem kecerdasan buatan.
“Jangan takut menggunakan teknologi. Teknologi akan membantu kita. Dulu data diolah manual, sekarang dengan AI proses menyimpan, memperbaiki, meringkas jadi mudah dan cepat.”
Keberhasilan digitalisasi data PKK Pontianak sangat bergantung pada kemauan para anggota untuk terus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Perubahan metode operasional ini membuktikan bahwa PKK kini bukan lagi sekadar organisasi administratif, melainkan motor penggerak perubahan di tengah masyarakat daerah.
“Menjadi kader PKK itu bukan sekedar menjalankan program saja. Tetapi kita juga harus menjadi agen dan penggerak perubahan di tengah keluarga dan di tengah lingkungan masyarakat,” tegas Yanieta.
(*Red)
