Ratusan Sopir Truk Desak Tambahan Kuota BBM Solar Subsidi, Bupati Mempawah Janjikan Solusi Cepat

Bupati Mempawah Erlina tanggapi tuntutan kuota bbm solar subsidi. (Dok. Ist)

FAKTANASIONAL.NET – Bupati Mempawah Erlina berjanji akan memfasilitasi pertemuan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah kelangkaan bahan bakar minyak di wilayahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung saat menyambut ratusan sopir truk yang menggelar aksi protes di halaman Kantor Bupati pada Selasa (7/7).

Para pengemudi angkutan tersebut menuntut pemenuhan komitmen pemerintah daerah bersama pihak Pertamina terkait penambahan pasokan kuota BBM solar subsidi.

Massa secara spesifik menagih janji penambahan suplai bahan bakar sebesar tiga ton per hari untuk mengatasi antrean panjang kendaraan.

“Kami menagih janji dan komitmen terkait penambahan kuota solar subsidi pada beberapa SPBU seperti SPBU Purun Kecil, SPBU Nusapati, SPBU Sungai Pinyuh dan SPBU Pasir,” desaknya.

Kelangkaan pasokan di empat stasiun pengisian tersebut telah mengganggu jadwal operasional angkutan logistik masyarakat selama beberapa pekan terakhir.

Menanggapi desakan keras tersebut Bupati Erlina menyatakan sangat memahami keresahan yang dialami oleh para sopir angkutan barang setiap hari.

Erlina menyebut bahwa persoalan ketersediaan kuota BBM solar subsidi ini tidak hanya terjadi di Mempawah melainkan juga melanda wilayah lainnya.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengambil langkah koordinasi lintas sektoral agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun.

“Dalam persoalan ini, Pemkab Mempawah akan memfasilitasi rapat bersama yang melibatkan para aparat penegak hukum, pemilik SPBU, Pertamina dan perwakilan supir, untuk mencari solusi bersama,” tegas Erlina.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan mampu menemukan akar masalah dari mandeknya distribusi pasokan bahan bakar di tingkat penyalur akhir.

Pemerintah kabupaten berkomitmen untuk terus mengawal proses distribusi agar hak masyarakat kecil mendapatkan subsidi dari negara dapat terpenuhi.

Sinergi antara aparat penegak hukum dan Pertamina dinilai sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyelewengan di lapangan pada kemudian hari.

(*Red)