OJK Evaluasi Target Penyaluran KUR di Pontianak yang Kurang Ratusan Debitur

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memberikan arahan pada rapat pleno TPAKD Kota Pontianak. (Dok. HO/Faktanasional)

FAKTANASIONAL.NET – Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat menyoroti kegagalan target penyaluran KUR di Pontianak pada program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah tahun 2025.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat Rochma Hidayati mengungkapkan bahwa hanya program kredit tersebut yang realisasinya meleset dari rencana.

Sembilan dari total sepuluh program inklusi keuangan daerah lainnya dipastikan telah berhasil mencapai target bahkan melampaui angka seratus persen.

Pernyataan evaluasi ini dipaparkan langsung oleh perwakilan lembaga pengawas keuangan tersebut dalam rapat pleno tingkat kota pada Rabu (8/7/2026).

Data resmi mencatat bahwa realisasi penyaluran KUR di Pontianak baru menyentuh angka sekitar 4.800 pelaku usaha mikro.

Angka pencapaian tersebut masih jauh berada di bawah target awal yang mematok jumlah penerima manfaat sebanyak 5.500 debitur.

“Jadi masih kurang sekitar 700 debitur,” jelasnya.

Kekurangan jumlah penerima manfaat ini mengharuskan adanya penguatan koordinasi antarinstansi untuk mengejar ketertinggalan pada tahun operasional 2026.

Otoritas pengawas memandang kegagalan pencapaian angka ini sebagai bahan evaluasi serius bagi sektor perbankan di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait diminta segera duduk bersama untuk mengurai kendala birokrasi di lapangan.

“Karena ini terkait dengan perbankan, tentunya kami siap mendukung. Mari kita rapatkan dan diskusikan apa masalahnya, sehingga di tahun 2026 bisa kita perbaiki,” katanya.

Kegagalan pemenuhan kuota kredit bersubsidi ini berdampak langsung pada terhambatnya laju ekspansi bisnis para pedagang kecil di daerah.

Pihak perbankan dituntut untuk menyederhanakan proses administrasi agar masyarakat tidak merasa kesulitan saat mengajukan permohonan modal usaha mikro.

Kolaborasi yang transparan antara pemerintah dan lembaga keuangan menjadi kunci utama untuk memastikan program subsidi negara ini tepat sasaran.

Langkah perbaikan sistem distribusi kredit dipastikan akan terus dikawal oleh pihak otoritas agar permasalahan serupa tidak kembali terulang.

(*Red)