FAKTANASIONAL.NET – Partai Demokrat mendesak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyebutkan posisinya apa yang dimaksud sebagai partai politik (parpol) penyeimbang pemerintah yang dinyatakan ketua umum (ketum)-nya yakni Megawati Soekarnoputri.
“Memang harus diperjelas posisinya oleh partai bersangkutan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron kepada wartawan pada Kamis (9/7/2026).
Herman Khaeron menduga posisi PDIP sebagai partai penyeimbang sama seperti Partai Demokrat pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saat itu jika kebijakan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat, maka Partai Demokrat akan mendukungnya. Namun, jika tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, maka Partai Demokrat siap mengkritisi secara konstruktif dan proporsional.
“Itulah penyeimbang. Posisi ini tetap di luar pemerintah, karena sistem politik di Indonesia tidak mengenal oposisi,” ujarnya.
Pada fase awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2019 sebanyak tiga partai politik (parpol) yang berada di luar pemerintahan. Mereka adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
