“Dulu yang diperebutkan tanah, sekarang yang diperebutkan pikiran manusia. Ketika pikiran sudah berhasil dikuasai, bangsa itu tidak perlu lagi dijajah secara fisik,” kata Connie.
Connie mengingatkan generasi muda agar mampu membedakan fakta dan propaganda, terutama menjelang dinamika politik nasional.
“Kita harus bisa membedakan mana fakta dan mana propaganda, mana informasi dan mana manipulasi. Kalau kehilangan kemampuan berpikir merdeka, itu lebih berbahaya,” ujarnya.
Sementara itu, penulis buku, Rocky Gerung mengatakan buku tersebut ditulis sebagai upaya merawat tradisi berpikir kritis agar tidak hilang ditelan pragmatisme dan konsumerisme. Connie mencontohkan pengalamannya di Rusia, ketika generasi muda tidak lagi mengenal Vladimir Lenin sebagai tokoh penting dalam sejarah negaranya.
“Diskursus ideologi itu bila tidak dirawat akan dimakan oleh pragmatisme dan konsumerisme. Buku ini ingin merawat bagian itu,” kata Rocky.
Rocky juga mengungkapkan naskah buku tersebut sempat tersimpan selama hampir tiga dekade sebelum akhirnya diterbitkan. Menurutnya, penyimpanan itu berkaitan dengan dinamika politik yang dialami PDI menjelang peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli.
“Buku dan isinya pernah selama 30 tahun disimpan di berangkas PDI baru. Yang membuka berangkas itu bukan polisi, tetapi politisi, namanya Bonnie Triyana,” ujarnya.
Menurut Rocky, diterbitkannya kembali buku tersebut merupakan upaya menghidupkan kembali gagasan Marhaenisme agar dapat dibaca dan diperdebatkan oleh generasi muda sesuai tantangan zaman.
Rocky juga menekankan pentingnya hak warga negara untuk mengawasi penyelenggara negara melalui pertanyaan dan kritik.
“Inti pertama pendidikan adalah memastikan warga negara berhak mengajukan pertanyaan. Seluruh peralatan negara wajib dipertanggungjawabkan kepada warga negara,” kata Rocky.
Rocky mencontohkan polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai bentuk pertanyaan warga negara kepada kepala negara yang menurutnya harus dijawab dalam kerangka demokrasi.
“Bertanya adalah hak murid kepada profesor. Bertanya adalah hak warga negara kepada kepala negara,” ujar Rocky.
