Pemerintah akan mengupayakannya dimulai pada Agustus mendatang setelah ada transfer Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
“Tahap kedua diputuskan akan disekaliguskan di bulan Agustus, mungkin bisa sampai lewat September karena kondisi geografis,” ucapnya.
“Jadi telah diputuskan one shoot di bulan Agustus. Nanti kalau sudah masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional, tentu nanti Bapak Kepala Badan Pangan akan menugaskan Bulog,” ujarnya.
Proses yang sedang ditempuh saat ini adalah menunggu hasil reviu oleh Kementerian Keuangan terhadap pengajuan ABT.
Bapanas baru dapat menerbitkan penugasan kepada Perum Bulog setelah ABT tersedia. Ini juga merupakan rekomendasi perbaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami juga prosesnya sudah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, sedang di reviu oleh Kementerian Keuangan,” ucapnya.
“Kami tentu menunggu adanya anggaran di DIPA Badan Pangan Nasional. Setelah ada baru akan kita tugaskan untuk bantuan pangan tahap kedua,” ucapnya.
Bapanas optimis dengan bantuan pangan yang dimasifkan hampir 1 juta ton, ujar I Gusti Ketut Astawa, banyaknya akan memberikan faktor penekan harga beras di pasaran.
Ketika harga beras di tingkat konsumen mulai stabil, maka tingkat inflasi pun juga akan dapat lebih terkendali.
“Bayangkan 33 juta KPM kali tiga bulan berarti hampir 1 juta ton beras. Ini langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang. Nah pasti akan sedikit mengerem inflasi,” ucapnya.
Sejumlah kebijakan seperti bantuan pangan, kemudian beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), gerakan pangan murah (GPM) dapat mengendalikan harga dan inflasi, terutama dari komoditas beras.
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyatakan beras tidak menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar setelah pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga selama dua tahun terakhir.
Capaian ini merupakan hasil berbagai intervensi pemerintah melalui penguatan pasar murah, penyaluran cadangan beras pemerintah, dan sinergi antarlembaga dalam menjaga pasokan dan keterjangkauan pangan.
“Saya minta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota mengaktifkan pasar murah dengan dukungan Bulog dan ID FOOD sebagai offtaker pangan agar stabilitas harga beras, ayam, dan telur tetap terjaga sekaligus mendukung kesejahteraan petani,” ucapnya. (adm)
