Mau Dapat Bansos Mesti Bayar 150 Ribu Rupiah, Prabowo Subianto: Jangan Biarkan Rakyat Mengeluarkan Uang

FAKTANASIONAL.NET - Presiden Prabowo Subianto memperoleh informasi orang yang miskin yang ingin mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah mesti membayar biaya administrasi sebesar Rp150 ribu.

"Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," katanya.

Pernyataan ini disampaikannya dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (20/7/2026).

Pemerintah sedang mengembangkan layanan bansos digital.

Laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) kepada Prabowo Subianto menyebutkan digitalisasi program bansos telah berlangsung di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi.

Sekitar 1 juta keluarga sudah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.

"Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi," ucapnya. Prabowo Subianto Indonesia harus melangkah lebih jauh. Data sosial, data kependudukan, data pendidikan, data kesehatan, data pekerjaan, data perumahan, data penerima bantuan harus terintegrasi dengan perlindungan keamanan yang kuat.

"Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0% kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai," ujar Prabowo. Pemerintah juga sudah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di ratusan 313 kabupaten dan kota.

Langkah ini menjadi upaya mempermudah masyarakat untuk meraih layanan administrasi.

"Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan, tapi seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital," ujarnya.

Dengan keberadaan MPP, ujar Prabowo Subianto, masyarakat tak perlu mengantre berjam-jam dan berpindah dari kantor ke kantor hanya untuk mengurus dokumen.

"Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia," ucapnya. (adm)