KASIHAN daerah-daerah, pada menjerit saat pemerintah pusat semena-mena memotong DBH. Sementara pemerintah pusat dengan gagahnya memamerkan berbagai keberhasilan fiskal. Sementaranya bila pusat enak, daerah juga demikian. Mari kita ungkap jeritan pemerintah daerah.
Ada ironi yang begitu menyayat. Di ibu kota, panggung-panggung dipenuhi tepuk tangan. Angka pertumbuhan ekonomi dipamerkan dengan bangga. Inflasi disebut terkendali. Defisit dipuji. Berbagai program raksasa diumumkan seolah negeri ini sedang memasuki zaman keemasan. Namun, jauh dari sorotan kamera, ratusan daerah justru sedang memeluk nestapa. Mereka tidak sedang merayakan keberhasilan. Mereka sedang menghitung sisa napas.
Dana Bagi Hasil (DBH) selama ini menjadi urat nadi daerah dipangkas besar-besaran. Bukan dipotong sedikit, melainkan seperti ditebas tanpa belas kasihan. Daerah-daerah penghasil kekayaan negeri ini dipaksa menelan pil pahit ketika mereka sendiri sedang berjuang membayar utang, menggaji pegawai, menjaga pelayanan publik, dan memastikan pembangunan tidak mati suri.
Di DKI Jakarta, DBH dipangkas hingga Rp15 triliun. APBD yang semula diproyeksikan Rp95 triliun mendadak susut menjadi Rp79 triliun. Di Kalimantan Timur, kondisinya lebih memilukan. Pemotongan mencapai 60–77 persen, dari Rp6–8 triliun tinggal Rp1,6–2,4 triliun. Kalimantan Barat pun tak luput dari derita. Transfer ke daerah dipangkas Rp522 miliar, APBD provinsi turun dari Rp6,2 triliun menjadi Rp5,7 triliun, sementara DBH kabupaten dan kota rata-rata anjlok 66 persen. Kabupaten Ketapang kehilangan hampir Rp188 miliar, angka yang bagi masyarakat bukan sekadar statistik, melainkan jalan yang tak jadi dibangun, jembatan yang tertunda, pelayanan yang terpangkas, dan harapan yang perlahan memudar.
Luka ebih dalam datang dari Kabupaten Siak, Riau. Daerah penghasil migas dan sawit itu masih menunggu Rp489,8 miliar kurang bayar DBH tahun 2023–2024 yang bahkan sudah diakui Kementerian Keuangan, tetapi tak kunjung diterima. Di saat sama, utang daerah telah membengkak hingga Rp370–400 miliar. Gaji pegawai menunggu. Pihak ketiga menunggu. Pelaku UMKM menunggu. Pembangunan menunggu. Ironinya sungguh menyakitkan. Daerah yang selama puluhan tahun mengirim kekayaan ke pusat kini seperti anak yang ditinggalkan di depan pintu rumahnya sendiri.
