Bima menambahkan, perubahan yang semakin cepat harus direspons melalui budaya inovasi di lingkungan birokrasi. Inovasi, kata dia, tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif ataupun mengejar penghargaan, melainkan harus menjawab kebutuhan masyarakat.
“Innovation should be based on the needs of the people. Inovasi tidak boleh lahir hanya dari ide pemerintah, tetapi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemimpin harus sering turun ke lapangan, mendengar aspirasi warga, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan publik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, inovasi yang berangkat dari kebutuhan masyarakat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut membangun budaya belajar, meningkatkan kemampuan berkolaborasi, serta mampu menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan dan program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, Bima menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kebijakan dan menyiapkan regenerasi kepemimpinan. Ia menegaskan, pemimpin yang baik tidak hanya mampu menghasilkan perubahan, tetapi juga memastikan program-program yang telah terbukti bermanfaat tetap dilanjutkan dan disempurnakan oleh penerusnya.
ALDP 2026 merupakan program kepemimpinan tingkat lanjut yang diikuti peserta dari perwakilan Departemen Perdana Menteri Malaysia, berbagai kementerian, serta pemerintah daerah. Turut hadir Director of Razak School of Government, National Institute of Public Administration (INTAN) Malaysia Encik Azham.
