Di sinilah kritik sosial bekerja. Ia mempertanyakan, apakah narasi keberhasilan pemerintah di tingkat elite sama dengan pengalaman rakyat di tingkat bawah.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menyatakan bahwa masih ada masalah struktural yang menyusuri berbagai sektor kehidupan rakyat. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi bukti bahwa sebagian rakyat belum merasa sepenuhnya merdeka.
Kritik semacam itu sebenarnya merupakan bagian normal dari demokrasi. Pemerintah boleh memiliki data mengenai pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, investasi, atau keberhasilan program sosial.
Namun, masyarakat juga mempunyai hak untuk bertanya apakah manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata.
Aksi BEM UI juga menunjukkan perubahan pola kritik sosial di kalangan anak muda. Kritik tidak lagi selalu muncul melalui demonstrasi konvensional. Sebelum turun ke jalan, mahasiswa memproduksi poster, video, meme, tagar, dan berbagai materi digital. Dengan demikian, jalan raya dan media sosial menjadi dua ruang yang saling berhubungan.
Sebelumnya, BEM UI bersama kelompok masyarakat sipil juga menggelar aksi bertajuk Indonesia Bangkrut pada 12 Juni 2026. Mahasiswa menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan gerakan membenci pemerintah, melainkan kemarahan terhadap sistem dan kebijakan yang dinilai menimbulkan berbagai persoalan masyarakat.
Kritik itu menandakan bahwa kemerdekaan mempunyai tafsir berbeda di antara negara dan masyarakat.
Bagi pemerintah, kemerdekaan dapat dirayakan melalui upacara kenegaraan, pembangunan, program sosial, dan pencapaian ekonomi.
Bagi mahasiswa yang melakukan aksi, kemerdekaan lebih substantif: masyarakat harus mendapatkan kebutuhan dasar, keadilan, pekerjaan, harga yang terjangkau, perlindungan hukum, dan ruang menyampaikan kritik.
Perbedaan tafsir tersebut merupakan bahan penting bagi kritik sosial. (*)
