FAKTANASIONAL.NET – Data mengenai tingginya jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi kembali memunculkan kritik sosial terhadap pemerintah. Ini sensitif karena masyarakat menghubungkannya dengan janji politik penciptaan 19 juta lapangan kerja pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Data BPS melalui Sakernas Mei 2026 menunjukkan jumlah pengangguran nasional sekitar 7,22 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,65 persen. Di dalamnya terdapat lebih dari satu juta pengangguran berlatar belakang pendidikan tinggi. Kompas melaporkan angka sekitar 1.033.182 orang.
Angka tersebut menjadi perhatian karena pendidikan tinggi selama ini dipandang sebagai salah satu jalan menuju kehidupan ekonomi yang lebih baik.
Masyarakat mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan. Orang tua membiayai kuliah. Mahasiswa belajar selama bertahun-tahun. Setelah memperoleh ijazah, mereka berharap mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensi.
Namun, realitas pasar kerja ternyata tidak selalu demikian.
Persoalan ini kemudian dihubungkan dengan janji politik penciptaan 19 juta lapangan kerja. Mana janjimu?
Kritik terhadap target tersebut sebenarnya bukan baru muncul sekarang. Ketua Partai Buruh Said Iqbal sebelumnya menilai target 19 juta lapangan kerja tidak logis. Ia mempertanyakan kemampuan pemerintah mencapai target tersebut dalam kondisi pasar kerja yang masih menghadapi berbagai persoalan.
Pada Agustus 2026, kritik kembali muncul setelah angka pengangguran sarjana diketahui masih sangat besar.
Politikus Guntur Romli juga menyoroti persoalan tersebut dan mempertanyakan kembali janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.
Di media sosial, akun @ch_chotimah2 ikut menghubungkan pemberitaan mengenai janji 19 juta lapangan kerja dengan angka pengangguran sarjana.
Kritik sosial tersebut sebenarnya mengandung pertanyaan sederhana: jika ekonomi berkembang dan lapangan kerja bertambah, mengapa lulusan perguruan tinggi masih banyak yang menganggur?
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu.
Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufikurrahman, dalam pembahasan di Kompas Bisnis, menjelaskan bahwa pengangguran terdidik berkaitan dengan persoalan struktural.
Indonesia menghadapi masalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, tetapi juga menghadapi masalah yang lebih besar: kemampuan ekonomi menciptakan pekerjaan formal, produktif, dan berkeahlian tinggi belum cukup cepat.
Dengan kata lain, tidak tepat jika seluruh kesalahan dibebankan kepada perguruan tinggi.
Kampus memang harus memperbaiki hubungan dengan industri. Tetapi industri juga harus berkembang menjadi sektor yang membutuhkan tenaga kerja berpendidikan tinggi.
