Jika struktur ekonomi masih terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja berkeahlian rendah, maka jumlah lulusan perguruan tinggi yang menganggur dapat tetap tinggi meskipun kualitas pendidikan meningkat.
Inilah inti kritik sosial dalam persoalan tersebut.
Masyarakat tidak hanya menanyakan berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Mereka menanyakan: berapa pekerjaan layak yang tersedia?
Bagi seorang sarjana yang belum bekerja, angka pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti kesejahteraan. Yang dibutuhkan adalah pekerjaan dengan pendapatan memadai dan masa depan yang jelas.
Lebih jauh lagi, pengangguran sarjana memiliki dampak sosial.
Orang tua yang telah mengeluarkan biaya pendidikan harus kembali menopang anak yang belum bekerja. Anak muda dapat menunda menikah. Sebagian memilih pekerjaan yang jauh di bawah kualifikasi. Sebagian lain mencoba bekerja di sektor informal.
Dalam jangka panjang, keadaan tersebut dapat menimbulkan frustrasi sosial.
Pemerintah sebenarnya telah menyatakan optimistis terhadap target penciptaan 19 juta lapangan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pernah mengatakan pemerintah masih memiliki waktu hingga 2029 dan meminta masyarakat menunggu data BPS sebagai ukuran yang valid.
Perbedaan antara optimisme pemerintah dan pengalaman masyarakat itulah yang menjadi sumber kritik.
Pemerintah melihat target sebagai proses yang masih berjalan.
Masyarakat melihat waktu sebagai sesuatu yang terus berlalu.
Bagi lulusan yang sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun mencari pekerjaan, pertanyaan mengenai target 19 juta bukan sekadar persoalan politik.
Itu adalah persoalan hidup rakyat.
Karena itu, isu satu juta lebih sarjana menganggur merupakan kritik sosial yang sangat kuat: pendidikan tinggi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan janji penciptaan lapangan kerja harus akhirnya bertemu dalam bentuk pekerjaan nyata. (*)
