Sudaryono menjelaskan, keputusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kategori sekolah, tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran negara.
Pemerintah ingin memastikan MBG diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Salah satunya kan kita ingin itu tadi kan dapat enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang (anggaran), kalau enggak dapat kurangi uang,” katanya.
Sebelumnya, BGN memang mengkaji penyesuaian sasaran penerima MBG, termasuk kemungkinan menghentikan bantuan bagi siswa dari keluarga mampu atau kelompok desil 8 hingga 10.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan kajian itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu maksimal satu bulan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Penentuan penerima juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi siswa dan karakteristik sekolah.
BGN turut mengingatkan bahwa dalam satu sekolah dapat terdapat siswa dengan latar belakang ekonomi berbeda. Karena itu, penerapan kebijakan perlu memperhatikan kondisi psikologis siswa.[dit]
