Tidak ada pesawat yang mampu menyelesaikan persoalan tata kelola lahan.
Tidak ada anggaran pemadaman yang mampu menghapus kebiasaan membakar lahan apabila akar persoalannya tidak disentuh.
Karena itu, saya melihat bantuan Jepang seharusnya tidak hanya diterima sebagai bantuan operasional.
Indonesia harus menjadikannya momentum untuk belajar.
Belajar bagaimana kemampuan udara digunakan.
Belajar bagaimana koordinasi operasi dilakukan.
Belajar bagaimana informasi kebakaran diterjemahkan menjadi keputusan cepat.
Dan yang paling penting, belajar bagaimana negara lain mengintegrasikan teknologi, personel dan sistem komando ketika menghadapi bencana.
Jangan sampai kita hanya mengambil air dari helikopter Jepang, tetapi tidak mengambil pelajaran dari sistem yang mereka bawa.
Menurut saya, persoalan terbesar karhutla bukan hanya bagaimana memadamkan api.
Persoalan terbesarnya adalah mengapa api bisa terus muncul.
Di sinilah paradigma pemerintah harus berubah.
Selama ini penanganan bencana sering terasa lebih sibuk ketika bencana sudah terjadi.
Padahal negara yang benar-benar kuat bukan negara yang paling cepat bereaksi setelah bencana, tetapi negara yang mampu membuat bencana tidak berkembang menjadi tragedi besar.
Pencegahan harus menjadi prioritas.
Patroli harus dilakukan sebelum titik api membesar.
Masyarakat harus dilibatkan.
Kawasan gambut harus dijaga.
Sistem peringatan dini harus benar-benar bekerja.
Data titik panas harus segera sampai kepada petugas lapangan.
Dan ketika indikasi kebakaran muncul, tindakan harus dilakukan sebelum api memiliki kesempatan untuk berubah menjadi kebakaran besar.
Kalau semua itu berjalan, anggaran Rp5 triliun bukan hanya menjadi dana untuk memadamkan api.
Ia menjadi investasi untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar.
Sebab dampak karhutla tidak berhenti pada hutan yang terbakar.
Ada kesehatan masyarakat yang terganggu.
Ada anak-anak yang kesulitan belajar.
Ada penerbangan yang terganggu.
Ada aktivitas ekonomi yang melambat.
Ada masyarakat yang harus menghirup udara tercemar.
Ada satwa dan ekosistem yang kehilangan habitat.
Dan ada kerugian lingkungan yang nilainya bahkan tidak mudah dihitung dengan rupiah.
Maka jangan hitung biaya karhutla hanya berdasarkan biaya pemadaman.
Hitung pula harga yang dibayar masyarakat.
Itulah sebabnya saya berpandangan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menangani karhutla tidak boleh hanya diukur dari seberapa cepat uang dicairkan.
Ukuran sebenarnya adalah seberapa cepat api dikendalikan, seberapa sedikit wilayah yang terbakar, seberapa rendah dampak terhadap masyarakat, dan seberapa mampu pemerintah mencegah kejadian yang sama berulang.
Pada akhirnya, saya tidak ingin pemerintah hanya menjadi negara yang hebat dalam membuat anggaran.
Saya ingin melihat negara yang hebat dalam mencegah bencana.
Saya tidak ingin angka triliunan rupiah hanya menjadi berita.
Saya ingin masyarakat melihat manfaatnya.
Saya tidak ingin setiap tahun kita kembali mendengar janji bahwa pemerintah siap menambah anggaran.
Saya ingin suatu hari pemerintah dapat mengatakan: tahun ini karhutla berhasil dicegah sebelum menjadi bencana besar.
Bantuan tiga CH-47 dari Jepang harus kita hormati. Tetapi sekaligus harus kita jadikan cermin.
Jika negara lain bersedia datang membantu ketika Indonesia terbakar, maka Indonesia juga harus bertanya kepada dirinya sendiri: apa yang harus kita perbaiki agar pada tahun-tahun berikutnya kita tidak terus-menerus berada dalam posisi membutuhkan bantuan untuk menghadapi persoalan yang sudah kita kenal sejak lama?
Karhutla bukan kejadian yang tiba-tiba jatuh dari langit.
Ia memiliki pola.
Ia memiliki wilayah rawan.
Ia memiliki musim.
Ia memiliki data.
Dan karena itu, ia seharusnya bisa diantisipasi.
Saya percaya negara punya kemampuan untuk melakukan itu.
Yang dibutuhkan bukan hanya uang.
Yang dibutuhkan adalah keberanian mengubah cara berpikir.
Jangan tunggu hutan terbakar untuk menunjukkan negara hadir.
Negara seharusnya hadir sebelum api muncul.
Sebab pada akhirnya, anggaran hanyalah alat.
Helikopter hanyalah sarana.
Personel hanyalah kekuatan pelaksana.
Tetapi keberanian untuk mencegah, transparansi dalam menggunakan uang negara dan konsistensi menjaga lingkunganlah yang menentukan apakah Indonesia benar-benar serius melawan karhutla.
Dan bagi saya, ukuran paling sederhana tetap sama:
Bukan berapa triliun yang pemerintah keluarkan, tetapi berapa banyak hutan yang berhasil diselamatkan, berapa banyak masyarakat yang terlindungi, dan berapa banyak api yang berhasil dipadamkan sebelum berubah menjadi bencana.[dit]
