Persoalan berikutnya adalah manajemen internal Kemenkeu. Pada 21 April 2026, Purbaya mencopot Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal Febrio Kacaribu. Pemerintah menyebutnya sebagai rotasi biasa.
Perombakan kembali terjadi pada 10 September 2026, hanya empat hari sebelum Purbaya diganti. Saat itu, sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III mengalami pergantian. Purbaya juga sempat memberikan sinyal mengenai kemungkinan perubahan pada level eselon I.
Di tengah kondisi rupiah yang tertekan dan persoalan fiskal, langkah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai stabilitas internal Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, kinerja ekonomi pada masa Purbaya tidak seluruhnya negatif. Penerimaan negara disebut tumbuh 21,4 persen secara tahunan pada Semester I 2026. Pertumbuhan ekonomi juga berada di kisaran 5,39-5,61 persen pada awal 2026.
Namun, sejumlah tekanan fiskal ikut menjadi perhatian. Defisit APBN 2025 tercatat 2,92 persen. Subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp203,7 triliun dalam lima bulan pertama 2026 atau meningkat 208 persen.
Pergantian Purbaya kemudian menempatkan Suahasil Nazara sebagai figur baru di Kementerian Keuangan. Arahan Presiden Prabowo kepadanya menekankan pentingnya “menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN”.
Dengan demikian, alasan resmi pencopotan Purbaya tetap menjadi kewenangan Istana. Berbagai dugaan mengenai konflik dengan BI, Danantara, maupun persoalan internal Kemenkeu tidak semestinya diperlakukan sebagai fakta final tanpa konfirmasi resmi.
Yang dapat dibaca dari rangkaian peristiwa tersebut adalah adanya tekanan besar terhadap koordinasi kebijakan fiskal, stabilitas moneter, tata kelola kelembagaan, serta kredibilitas APBN menjelang pergantian Menteri Keuangan pada 14 September 2026.[dit]
