HARI ini kabar baik yang seharusnya disambut dengan senyum. Pemerintah berencana memberikan rekening bank secara otomatis kepada masyarakat, termasuk warga yang sudah berusia 17 tahun.
Rekening itu akan dibuat melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan saldo awal Rp50 ribu.
Masalahnya bukan pada rekeningnya.
Masalahnya ada pada angka Rp50 ribu.
Di dunia nyata, angka itu bisa menjadi uang makan, ongkos, pulsa, atau sekadar penyelamat dompet yang sedang memasuki fase “jangan ajak jalan dulu”. Tetapi di dunia netizen, Rp50 ribu justru menjadi bahan candaan.
Muncullah celetukan: “Beli buku Islam Prabowo aja tidak cukup.”
Namanya juga netizen. Kalau ada kebijakan pemerintah, yang pertama kali dihitung bukan hanya manfaatnya, tetapi juga peluang membuat meme.
Namun, di balik kelucuan tersebut sebenarnya ada pertanyaan serius: seberapa besar dampak saldo Rp50 ribu jika pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar Rp11 triliun?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa saldo awal tersebut memang dapat dicairkan oleh pemilik rekening.
Jadi, ini bukan saldo yang hanya cantik ketika dilihat melalui aplikasi perbankan. Uangnya bisa digunakan.
Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk memperoleh rekening tersebut.
Jika dihitung sederhana, Rp50 ribu dikalikan 200 juta orang memang menghasilkan sekitar Rp10 triliun.
Sementara anggaran program disebut mencapai sekitar Rp11 triliun dari APBN.
Angka sebesar itu tentu tidak kecil.
Karena itu, masyarakat wajar bertanya: apakah tujuan utamanya memang memberikan Rp50 ribu, atau membuka pintu agar lebih banyak warga masuk ke sistem perbankan?
Jika tujuan utamanya inklusi keuangan, maka rekeningnya justru lebih penting daripada uang Rp50 ribunya.
Sebab, Rp50 ribu mungkin habis dalam hitungan hari. Tetapi rekening yang aktif dan sehat bisa digunakan bertahun-tahun.
Di sinilah pemerintah perlu menjelaskan program secara terang. Jangan sampai masyarakat hanya mengingat “dapat Rp50 ribu”, sementara tujuan besarnya mengenai inklusi keuangan justru tenggelam di tengah perang meme.
Pemerintah menyebut rekening akan dibuat otomatis dengan memanfaatkan data kependudukan melalui Dukcapil. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke bank.
