Saya sudah membaca kedua Permendikbud itu pasal demi pasal, dan hasilnya jelas: tidak ada satu kalimat pun yang membenarkan pengecualian tersebut.
Undang-Undang Pemilu mensyaratkan capres minimal tamat SMA atau sederajat. PKPU hanyalah aturan pelaksana. PKPU tidak berwenang menghapus syarat yg sudah ditetapkan undang-undang.
Maka pertanyaannya sederhana: pasal ini dibuat untuk melayani siapa, atau untuk meloloskan Gibran yang diduga tidak punya ijazah SMA?
Sudah jelas vonisnya inkracht, tidak pernah dieksekusi oleh kejaksaan, malah gonta-ganti jadi Komisaris. Di mana kewibawaan hukum di negeri ini? Oleh: Guntur Romli
Kalau sampai nanti Hakim MK mengabulkan permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan, maka selesailah karir Rismon sebagai penulis buku yang dibangga-banggakannya. Makanya, Rismon akan sangat berharap permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan…
Mendengar jawaban tersebut, Saldi kemudian membandingkan proses verifikasi yang dilakukan KPU pusat dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pilkada. “KPU daerah saja dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke…
Hakim MK Asrul Sani mengutip Surat Ali Imran ayat 13 yang artinya, “Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati). Secara tidak langsung, Hakim…
