Penempatan mereka tidak serta-merta membuktikan adanya favoritisme.
Meski demikian, keterbukaan mengenai kriteria penempatan menjadi penting agar kepercayaan publik tidak dibayangi dugaan bahwa kedekatan dalam penugasan sebelumnya lebih menentukan daripada kompetensi dan rekam jejak.
Di sinilah Suyudi diuji. Memimpin Polri bukan sekadar menunjukkan kemampuan mengambil keputusan cepat, melainkan memastikan setiap keputusan menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan masyarakat.
Publik tidak membutuhkan pergantian nama di papan jabatan jika praktik penegakan hukum, pengawasan internal, pemberantasan korupsi, dan pelayanan masyarakat tetap menghadapi persoalan yang sama.
Mengganti pemain tidak otomatis mengubah permainan.
Perubahan baru bermakna ketika aturan ditegakkan secara adil, penyalahgunaan kewenangan ditindak, dan aparat bekerja tanpa pandang bulu.
Karena itu, Suyudi perlu menjelaskan landasan objektif mutasi tersebut sekaligus membuktikan hasilnya melalui kinerja nyata.
Jangan sampai kecepatan menjadi pertunjukan awal kepemimpinan, sementara pembenahan substansial justru berjalan lambat.
Polri membutuhkan perubahan sistem, bukan sekadar pergantian personel.
Sebab, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui banyaknya surat telegram, melainkan melalui keadilan yang benar-benar dirasakan.[dit]
