“Sahroni ini anggota Dewan ya? Ya… dikira MUI itu lembaga pemerintah aja. Itu kumpulan ormas-ormas yang mencintai negeri ini dengan amar ma’ruf nahi munkar,” tulis Kiai Cholil Nafis.
Lebih lanjut, Kiai Cholil juga menyoroti pernyataan Sahroni yang meminta MUI agar fokus mengurus sertifikasi halal saja. Ia membalikkan argumen tersebut dengan mengingatkan sang politikus mengenai regulasi yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kewenangan penerbitan sertifikat halal kini telah berpindah ke tangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan bukan lagi menjadi tugas operasional langsung dari MUI.
Kontraksi pandangan ini memperlihatkan benturan antara cara pandang politisi yang cenderung melihat batas administratif kenegaraan dengan sikap moral keagamaan yang diambil oleh para ulama dalam merespons isu-isu sosial dan kemanusiaan global.(sak)
