Kelalaian yang terbukti membahayakan masyarakat perlu membawa konsekuensi jabatan, disertai pembenahan layanan dan pemenuhan tanggung jawab kepada korban.
Perluasan MBG wajib mengikuti kesiapan pengawasan dan kemampuan menjamin keamanan makanan. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan dihentikan sementara sampai perbaikannya terverifikasi.
Mengejar jumlah penerima sambil membiarkan kelemahan keselamatan hanya akan memperbesar risiko bagi masyarakat dan beban politik Presiden.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memerlukan pemeriksaan kelayakan usaha yang serius.
Ketika 71 persen responden kurang atau tidak yakin koperasi di daerahnya akan maju, pemerintah perlu membuktikan kemampuan pengurus, kesehatan pembiayaan, keberadaan pasar, dan manfaat bagi anggota.
Target pembentukan tidak cukup menjadi dasar menyatakan keberhasilan apabila kegiatan usahanya belum menjawab kebutuhan masyarakat.
Evaluasi juga wajib menyasar pejabat yang gagal mencegah korupsi di lingkungan tanggung jawabnya.
Dugaan suap, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, dan permainan perkara perlu diusut sampai tuntas, termasuk kemungkinan keterlibatan atasan serta kelemahan pengawasannya.
Pejabat yang terbukti terlibat atau lalai mengawasi bawahannya perlu dicopot sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemberantasan korupsi kehilangan kredibilitas apabila bawahan diproses, tetapi kegagalan pengawasan atasannya dibiarkan tanpa konsekuensi.
Kedekatan dengan Presiden, kekuatan dukungan politik, maupun citra keberhasilan institusi tidak boleh menjadi tameng dari evaluasi.
Penindakan pidana dan pertanggungjawaban kepemimpinan memiliki dasar berbeda, tetapi keduanya sama-sama diperlukan untuk membenahi pemerintahan.
Reshuffle wajib diterapkan secara konsisten. Kompetensi, integritas, hasil kerja, dan tanggung jawab pengawasan menjadi dasar mempertahankan maupun mengganti pejabat.
Pergantian akan kehilangan kepercayaan apabila hanya menyasar pihak yang lemah secara politik, sementara pejabat berpengaruh tetap dilindungi meskipun kegagalannya terdokumentasi.
Setiap pejabat pengganti perlu diberi sasaran, tenggat, dan kewajiban melaporkan kemajuan secara terbuka.
Agenda 100 hari pertama dapat difokuskan pada daya beli, keandalan pasokan BBM, pengendalian karhutla, keselamatan MBG, serta pembenahan layanan dan pengawasan antikorupsi.
Masyarakat harus dapat memeriksa hasilnya, termasuk target yang gagal dicapai dan tindakan koreksinya.
Prabowo masih memiliki kesempatan menjadikan reshuffle sebagai titik balik. Presiden perlu mencopot pejabat yang terbukti gagal, memperbaiki kebijakan yang bermasalah, dan memastikan penggantinya menghasilkan perubahan.
Mempertahankan kegagalan bawahan berarti menjadikan kegagalan itu sebagai tanggung jawab politik Presiden sendiri.
Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB.
