FAKTANASIONAL.NET – Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (MPDI) menyoroti minimnya realisasi alokasi Dana Abadi Pendidikan untuk lingkungan pesantren yang disebut baru terserap sekitar Rp250 miliar dari total keseluruhan dana senilai Rp148 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Syuro MPDI, Muhammad Hidayat Nur Wahid (HNW), berpendapat bahwa distribusi dana abadi tersebut harus direalisasikan secara adil serta proporsional. Ia menegaskan, Direktorat Jenderal Pesantren memegang peran krusial untuk mengawal penyaluran dana agar tepat sasaran, di samping fokus utama meningkatkan mutu dan tata kelola lembaga pendidikan Islam.
Selain itu, HNW turut mendorong kalangan pesantren agar aktif menyuarakan aspirasi secara konstruktif kepada para pengambil kebijakan, baik lewat jalur dialog langsung maupun ruang publik.
Di sisi lain, pengasuh pondok pesantren, KH Abdurrahman Abdul Hasib, M.Pd., mengingatkan bahwa intervensi dan dukungan finansial dari pemerintah tetap harus berjalan seiring dengan prinsip kemandirian yang menjadi napas utama pesantren.
“Kemandirian merupakan salah satu karakter penting dalam tradisi pesantren yang harus terus dipelihara,” ungkapnya dalam acara dialog kebangsaan yang digelar untuk menyambut momentum Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Husnul Khatimah pada Jumat (23/10/2026).
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pondok pesantren selama ini telah lama menempa kemandirian lewat berbagai unit produktif, seperti sektor pertanian, program kewirausahaan, pengelolaan koperasi, hingga beragam kegiatan ekonomi mandiri lainnya.
“Semangat tersebut perlu dikembangkan agar pesantren semakin kuat secara ekonomi dan mampu menjaga keberlanjutan pendidikan serta dakwahnya,” imbuh KH Abdurrahman.
Melalui diskursus ini, MPDI secara tegas menggarisbawahi pentingnya pemerataan alokasi anggaran bagi pesantren, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemandirian yang selama ini menjadi fondasi utama dalam mengelola lembaga pendidikan serta dakwah umat.[sak]
