JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan sejumlah instansi terkait melanjutkan pembongkaran pagar laut ilegal sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari aksi yang dimulai TNI AL pada Sabtu, 18 Januari 2025 lalu, guna mengembalikan akses laut bagi nelayan setempat.
Kegiatan pembongkaran ini disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Sebanyak 2.593 personel dikerahkan dalam operasi ini, yang terdiri dari prajurit TNI AL, nelayan setempat, personel KKP, Polairud, dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP).
TNI AL menurunkan 753 personel beserta puluhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk 1 unit Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri (Kapa), 2 unit LVT Marinir, 3 unit Opleger, 3 unit Sea Rider, 6 unit perahu karet bermotor tempel, 9 truk pasukan, 2 kendaraan kawal, 1 ambulans, dan beberapa kapal pendukung lainnya.
Pembongkaran pagar laut ilegal ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari. Pada hari pertama, operasi ini menargetkan pembongkaran sepanjang lima kilometer. “Kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas ini agar para nelayan dapat kembali mencari nafkah tanpa hambatan,” ujar Kasal Dr. Muhammad Ali.
Aksi ini merupakan perintah langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada TNI AL melalui Kasal untuk segera mengatasi permasalahan yang menyulitkan para nelayan. Kasal menegaskan bahwa TNI AL akan mendukung penuh perintah ini sebagai bagian dari tugas pokok sesuai Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
Kasal menegaskan bahwa TNI AL bersinergi dengan seluruh aparat maritim dan masyarakat nelayan dalam menjalankan operasi ini. “Ini adalah tanggung jawab kami untuk membantu masyarakat dan memastikan akses laut tidak terganggu. TNI AL berkomitmen menjalankan tugas ini hingga tuntas,” katanya kepada awak media.
Operasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah, Kabaharkam Polri Mohammad Fadil Imran, serta sejumlah pejabat tinggi TNI AL, Pangdam Jaya, dan instansi lainnya.
Pembongkaran
pagar laut ilegal ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi nelayan yang selama ini terhambat aksesnya akibat pemasangan pagar ilegal di perairan tersebut.[dnl]
