FAKTANASIONAL.NET — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) berjanji dalam waktu satu minggu kedepan, akan melakukan penertiban penertiban terhadap SPBU Pertamina yang melanggar aturan dalam penyaluran Solar subsidi. Ia juga meminta agar Pertamina lebih tertib dan merata dalam penyaluran BBM Subsidi di Kalbar.
Janji tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan saat menemui ratusan driver truk dan ekspedisi yang menggelar aksi damai di Bundaran Mayor Alianyang terkait kelangkaan solar subsidi di Kalbar, Kamis (16/10/2025).
Dalam dialog dengan peserta aksi, Krisantus menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi menyambut baik aspirasi yang disampaikan dan akan segera berkoordinasi dengan Pertamina serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk menertibkan sistem distribusi BBM.
“Pemerintah Provinsi tentu mendengarkan aspirasi ini, dan kami akan segera memberikan instruksi serta himbauan kepada Pertamina agar penyaluran BBM dapat lebih tertib dan merata,” ujar Krisantus dikutip dari Faktakalbar.id (Media Fakta Group), Jumat (17/10/2025)
Ia menegaskan, dalam waktu satu minggu ke depan, Pemprov Kalbar akan mengeluarkan instruksi resmi yang memuat langkah-langkah penertiban, antara lain:
- Pengawasan ketat terhadap seluruh SPBU.
- Penataan jalur antrean untuk kendaraan ekspedisi.
- Penerapan sanksi berjenjang bagi SPBU yang melanggar aturan, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional.
“Kami akan memberikan sanksi tegas bagi SPBU yang tidak patuh. BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan dinikmati masyarakat, bukan kelompok tertentu,” tegasnya.
Krisantus juga menyoroti praktik mafia BBM yang diduga masih terjadi di lapangan, termasuk penyelewengan distribusi solar bersubsidi yang beberapa kali mencuat di media sosial.
Ia menyebut, tindakan tegas akan diambil untuk mencegah penyalahgunaan tersebut.
Terkait aktivitas pelangsir atau pengecer BBM, Krisantus menilai bahwa praktik tersebut seharusnya tidak diperbolehkan karena memicu kelangkaan dan antrean panjang di SPBU.
Namun, ia juga mengakui adanya keterkaitan ekonomi antara para pelangsir dan sopir di lapangan.
“Kami paham mereka juga mencari nafkah, tetapi distribusi utama harus tetap diprioritaskan untuk kendaraan ekspedisi yang menopang distribusi barang ke daerah,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Krisantus mengimbau masyarakat, khususnya para sopir ekspedisi, untuk aktif melaporkan SPBU nakal atau penyelewengan distribusi BBM kepada Pertamina maupun aparat penegak hukum.
